Apa Yang Dimaksud Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan

September 19, 2024 Post a Comment

Apa yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”: Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Siapa yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Apa yang dimaksud dengan PBB rumah?

Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 12 Tahun 1994, PBB adalah pajak negara yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan yang dikenakan kepada para pemilik properti.

Mengapa kita harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

PBB digunakan sebagai sumber: Biaya belanja pegawai. Biaya pembangunan. Biaya berbagai subsidi untuk masyarakat.

Berapa tahun sekali bayar Pajak Bumi dan Bangunan?

KOMPAS.com – Pemilik properti, seperti rumah, tanah, serta bangunan lain, wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun. Selain perorangan, badan usaha yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas sebuah tanah dan bangunan juga wajib membayar PBB.

Apa yang terjadi jika tidak membayar PBB?

Besar denda keterlambatan membayar PBB adalah 2 persen setiap bulannya dari jumlah PBB yang harus dibayarkan. Hal tersebut berlaku untuk setiap bulannya setelah melewati batas tenggat waktu pembayaran PBB. Wajib pajak harus membayar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dengan tambahan 2 persen.

Berapa besar Pajak Bumi dan Bangunan?

UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), telah diatur tarif pajak yang dikenakan. Tarifnya adalah sebesar 0,5%. NJKP merupakan nilai jual objek yang akan dimasukan dalam perhitungan pajak terutang. KMK Nomor 201/KMK.04/2000, menyatakan rincian persentase yang harus dibayarkan adalah sebesar 40%.

Kapan Harus Bayar pajak bangunan?

Individu perseorangan atau badan yang termasuk dalam wajib pajak tersebut harus segera melunasi pembayaran pajak paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diperolehnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Apakah semua tanah dan bangunan dikenakan pajak?

Tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan atas Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat beberapa objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB dengan kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagaimana cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan?

Cara menghitung PBB

NJOP= (NJOP Bumi: luas tanah x nilai tanah) + (NJOP Bangunan: luas bangunan x nilai bangunan)
NJOPTKP= Besarannya ditentukan oleh pemerintah.
Nilai NJKP= NJOP - NJOPTKP.
Sesuai ketentuan, besaran NJKP (%) bisa 40 persen atau 20 persen dari NJOP.

Apa saja yang tidak termasuk objek Pajak Bumi dan Bangunan?

Bukan Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dipergunakan untuk kepentingan umum di bidang-bidang berikut ini: Sosial. Ibadah.
Dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna, seperti: Hutan suaka alam. Hutan lindung. ...
Dipergunakan untuk kepentingan negara atau organisasi internasional, contohnya: Konsulat.

Mengurus PBB dimana ya?

Siapkan surat keterangan dari kelurahan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, lalu Anda bisa mengurusnya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat.

Apakah tanah tanpa bangunan kena pajak?

Perhitungan pajak tanah kosong Jadi, besaran pajak belum ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun demikian, tanah kosong bisa saja dikenakan pajak progresif yang dibebankan pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kapan jatuh tempo PBB 2022?

Karena jatuh tempo pembayaran akan berakhir 31 Juli 2022 ini," kata Alvie, Jumat (22/7/2022). BPPRD juga, lanjut Alvie, sudah bekerja sama dengan perbankan dan e-commerce dalam sistem pembayaran PBB secara online. Artinya masyarakat sudah diberikan kemudahan untuk pembayaran pajak PBB nya.

Apakah semua orang wajib bayar PBB?

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya.

Berapa Bayar pajak rumah?

Besarnya tarif pajak rumah (bea) ditetapkan sebesar 5% yang dikenakan kepada pemilik atau pembeli rumah. Nilai yang diwajibkan membayar pajak dibatasi di atas Rp30 juta. Jenis pajak ini diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 dan terhitung efektif mulai 1 Januari 1998.

Apakah rumah juga membayar pajak?

Pajak pembelian rumah yang dibebankan pada pembeli Anda pun tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak jual beli rumah. Kedua elemen pajak pembelian rumah tersebut adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apa saja syarat untuk mengurus PBB?

Persyaratan

Mengisi formulir Pendaftaran Data Baru.
Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap.
Mengisi Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) untuk bangunan.
Surat Keterangan dari kelurahan yang ditandatangani oleh Lurah.

Apakah PBB sebagai bukti kepemilikan tanah?

SPPT atau Pajak bukanlah bukti kepemilikan.

Kenapa PBB dan sertifikat beda nama?

SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, dan karenanya sering kita temukan adanya nama yang tercantum di sertifikat berbeda dengan nama yang tercantum dalam SPPT PBB, hal ini bisa terjadi karena pemilik tidak melakukan balik nama SPPT PBB setelah dilakukannya peralihan hak atau balik nama sertifikat atas